Loading...
Pohon Indikator CMS

Indikator CMS Kutim

Daftar lengkap 97 indikator dalam struktur hierarki beserta metode pengukurannya

Beranda

Menampilkan 97 node indikator

Klik ▶ untuk expand/collapse
▶
1 Lingkungan
Perlindungan dan Konservasi Hutan dan Ekosistemnya
sub-indikator
▶
1.1 Opsional
Perlindungan Hutan Tetap
1 metode
▶
1.2 Opsional
Perlindungan bagi Areal yang Penting untuk Layanan Ekologi
1 metode
▶
1.3 Opsional
Perlindungan untuk Lahan Gambut
1 metode
▶
1.4 Prioritas
Persentase kesesuaian kebun terbangun dengan RTRW terkait perkebunan
1 metode
▶
1.5
Konservasi Ekosistem
sub-indikator
▶
1.5.1 Opsional
Luas kawasan NKT/SKT untuk konservasi alam
1 metode
▶
1.5.2 Opsional
Luas ANKT dalam kawasan peruntukan perkebunan
1 metode
▶
1.5.3 Data Tersedia Opsional
Tersedianya data pengelolaan keanekaragaman hayati di areal perkebunan secara menyeluruh
1 metode
▶
1.5.4 Opsional
Luasan ANKT/tutupan hutan yang dipertahankan di dalam Kawasan Areal Peruntukan Lainnya (APL) – ANKT Desa
1 metode
▶
1.6
Restorasi Ekosistem
sub-indikator
▶
1.6.1 Prioritas
Luas (hektar) areal ekosistem alami yang dipulihkan di Kutai Timur
1 metode
▶
1.6.2 Prioritas
Luas lahan kritis dan sangat kritis serta status kepemilikan/penguasaan yang direhabilitasi di kawasan APL
1 metode
▶
1.7 Opsional
Regulasi/kebijakan Daerah untuk melindungi, mengkonservasi dan meningkatkan ekosistem dan lingkungan
1 metode
▶
2 Lingkungan
Pencegahan Kebakaran hutan dan lahan
sub-indikator
▶
2.1 Prioritas
Luas area yang tidak terbakar setiap tahunnya di Kutai Timur
1 metode
▶
2.2 Prioritas
Pencegahan dan pengendalian kebakaran di areal perkebunan
1 metode
▶
2.3 Prioritas
Pencegahan dan pengendalian kebakaran di areal perkebunan
1 metode
▶
2.4 Prioritas
Partisipasi masyarakat dalam pencegahan pengendalian kebakaran lahan dan kebun
1 metode
▶
3 Lingkungan
Pengendalian Kualitas Lingkungan Hidup
sub-indikator
▶
3.1 Data Tersedia Prioritas
Pengendalian Kualitas Lingkungan Hidup
1 metode
▶
3.2 Prioritas
Skor Kepatuhan
1 metode
▶
3.3 Data Tersedia Prioritas
Pengolahan limbah perkebunan
1 metode
▶
3.4 Prioritas
Pemanfaatan biogas untuk sumber energi
1 metode
▶
3.5 Prioritas
Konversi Energi
1 metode
▶
4 Lingkungan
Mitigasi dan adaptasi Perubahan Iklim
sub-indikator
▶
4.1 Prioritas
Mitigasi dan adaptasi Perubahan Iklim
1 metode
▶
5 Ekonomi
Penguasaan (Tenurial) Lahan oleh Masyarakat
sub-indikator
▶
5.1 Prioritas
Proporsi Penguasaan Lahan oleh Pekebun Swadaya
1 metode
▶
6 Ekonomi
Pengorganisasian Petani/Pekebun
sub-indikator
▶
6.1
Pendaftaran Pekebun Swadaya(SKT/STDB)
sub-indikator
▶
6.1.1 Prioritas
Target luas lahan yang direncanakan untuk SKT/STDB perkebunan berkelanjutan di Kutai Timur
1 metode
▶
6.1.2 Prioritas
Jumlah petani yang terdaftar SKT/STDB untuk perkebunan berkelanjutan
1 metode
▶
6.2
Kelompok Pekebun/Tani
sub-indikator
▶
6.2.1 Data Tersedia Prioritas
Pekebun/petani yang tergabung dalam Asosiasi/Kelompok
1 metode
▶
6.2.2 Prioritas
Pekebun swadaya Sawit yang berkelompok
1 metode
▶
6.2.3 Prioritas
Koperasi Sawit yang memiliki Internal Control System (ICS)
1 metode
▶
6.3
Bantuan untuk Pekebun Swadaya
sub-indikator
▶
6.3.1 Prioritas
Rasio kecukupan tenaga penyuluh
1 metode
▶
6.3.2 Prioritas
Jumlah penyuluh swadaya masyarakat dan perusahaan
1 metode
▶
6.3.3 Prioritas
Bantuan pelatihan praktik perbaikan pertanian (GAP)
1 metode
▶
6.3.4 Prioritas
Bantuan Paket Pelatihan ISPO
1 metode
▶
6.3.5 Prioritas
Akses pendanaan peremajaan sawit rakyat
1 metode
▶
7 Ekonomi
Ketahanan Pangan
sub-indikator
▶
7.1 Data Tersedia Opsional
Ketahanan Pangan
1 metode
▶
8 Ekonomi
Kontribusi PDRB Sektor Perkebunan
sub-indikator
▶
8.1 Prioritas
Kontribusi PDRB Sektor Perkebunan
1 metode
▶
9 Ekonomi
Produktivitas Lahan dan Perkebunan
sub-indikator
▶
9.1 Data Tersedia Prioritas
Produktivitas kelapa sawit perusahaan
1 metode
▶
9.2 Data Tersedia Prioritas
Produktivitas kelapa sawit petani swadaya
1 metode
▶
9.3 Data Tersedia Prioritas
Produktivitas karet rakyat
1 metode
▶
9.4 Data Tersedia Prioritas
Produktivitas karet perusahaan
1 metode
▶
9.5 Data Tersedia Prioritas
Produktivitas kakao
1 metode
▶
9.6 Data Tersedia Prioritas
Produktivitas lada
1 metode
▶
9.7 Data Tersedia Prioritas
Produktivitas aren
1 metode
▶
10 Ekonomi
Hilirisasi dan Efisiensi Rantai Pasok
sub-indikator
▶
10.1 Prioritas
Tersedianya peta komoditas perkebunan
1 metode
▶
10.2 Prioritas
Tersedianya data rantai pasok kelapa sawit di Kutai Timur
1 metode
▶
10.3 Data Tersedia Prioritas
Peningkatan Nilai Tukar Petani Tanaman Perkebunan Rakyat (NTPR)
1 metode
▶
10.4 Prioritas
Jumlah pelaku usaha pengolahan perkebunan
1 metode
▶
11 Ekonomi
Kemitraan Rantai Pasok
sub-indikator
▶
11.1 Prioritas
Kemitraan perusahaan dan Pekebun swadaya
1 metode
▶
11.2 Prioritas
Realisasi kewajiban kemitraan(plasma) perusahaan dan pekebun sawit
1 metode
▶
11.3 Prioritas
Monitoring evaluasi Pelaksanaan Kemitraan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit
1 metode
▶
12 Sosial
Pengakuan Masyarakat Hukum Adat
sub-indikator
▶
12.1 Prioritas
Pengakuan Masyarakat Hukum Adat
1 metode
▶
13 Sosial
Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal dan Tanpa Paksaan (PADIATAPA/FPIC)
sub-indikator
▶
13.1 Prioritas
Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal dan Tanpa Paksaan (PADIATAPA/FPIC)
1 metode
▶
14 Sosial
Resolusi Konflik Lahan dan Pertanian
sub-indikator
▶
14.1 Prioritas
Tersediannya SOP Penanganan Konflik
1 metode
▶
14.2 Prioritas
Jumlah konflik sektor perkebunan yang terfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya
1 metode
▶
15 Sosial
Praktik Ketenagakerjaan yang adil
sub-indikator
▶
15.1 Prioritas
Menurunnya konflik ketenagakerjaan perkebunan
1 metode
▶
16 Kelembagaan
Perencanaan Penggunaan Lahan Berkelanjutan
sub-indikator
▶
16.1 Opsional
Tersedianya kajian DDDTLH dan/atau RPPLH di kabupaten
1 metode
▶
16.2 Prioritas
Tersedianya neraca penatagunaan lahan
1 metode
▶
16.3 Prioritas
Terbitnya Peraturan Daerah Kutai Timur tentang Penyelenggaraan Perkebunan Berkelanjutan
1 metode
▶
16.4 Opsional
Luas dan Jenis Penerima Manfaant yang terlibat dalam praktik produksi dan/atau mata pencaharian; implementasi praktik perbaikan pertanian dan kehutanan
2 metode
▶
17 Kelembagaan
Proporsi Anggaran Kabupaten Dialokasikan untuk Keberlanjutan
sub-indikator
▶
17.1 Prioritas
Proporsi Anggaran Kabupaten Dialokasikan untuk Keberlanjutan
1 metode
▶
18 Kelembagaan
Akses Informasi Publik
sub-indikator
▶
18.1 Prioritas
Keberadaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) baik untuk instansi tingkat kabupaten yang mengatur sektor
1 metode
▶
18.2 Prioritas
Sistem pengelolaan data dan monitoring yang kredibel untuk mendukung Yurisdiksi Berkelanjutan Kutai Timur
1 metode
▶
19 Kelembagaan
Mekanisme Pengaduan
sub-indikator
▶
19.1 Prioritas
Mekanisme Pengaduan
1 metode
▶
20 Kelembagaan
Pemanfaatan Lahan dan Perkebunan Berkelanjutan
sub-indikator
▶
20.1 Prioritas
Perkebunan Bersertifikat Berkelanjutan (ISPO, RSPO, RA, dll)
4 metode
▶
21 Kelembagaan
Partisipasi Multi Pemangku Kepentingan dalam Perencanaan Kabupaten
sub-indikator
▶
21.1 Prioritas
Partisipasi Multi Pemangku Kepentingan dalam Perencanaan Kabupaten
1 metode
▶
22 Kelembagaan
Kelembagaan Multipihak
sub-indikator
▶
22.1 Prioritas
Kelembagaan multipihak( Forum) untuk pembangunan berkelanjutan
1 metode
▶
22.2 Prioritas
Forum Komunikasi Perkebunan Berkelanjutan
2 metode
▶
22.3 Prioritas
Forum Kolaborasi pengelolaan KEE dan Kawasan Lindung
1 metode
▶
23 Kelembagaan
Pelaksanaan PUP (Penilaian Usaha Perkebunan)
sub-indikator
▶
23.1 Prioritas
Terbentuk Kelompok Kerja Kepatuhan Hukum lintas sektor di Kabupaten Kutai Timur
1 metode
▶
23.2 Prioritas
Pelaksanaan PUP (Penilaian Usaha Perkebunan)
1 metode
▶
23.3 Prioritas
Evaluasi dan pengawasan perizinan kelapa sawit
1 metode