CMS - Credible Monitoring System

1

16 - Perencanaan Penggunaan Lahan Berkelanjutan

SDGs 11

4 Sub Indikator

Sub Indikator

16.1 - Tersedianya kajian DDDTLH dan/atau RPPLH di kabupaten

SDGs - 11 SJI - 13

Keberadaan dokumen DDDTLH dan/atau RPPLH di Kutai Timur

Baseline -

Th. 2026 Belum ada data

16.2 - Tersedianya neraca penatagunaan lahan

SDGs - 11 RADKSB - 2.1.2

Keberadaan dokumen/data Neraca data terkait penatagunaan lahan di Kutai Timur

Baseline -

Th. 2026 Belum ada data

16.3 - Terbitnya Peraturan Daerah Kutai Timur tentang Penyelenggaraan Perkebunan Berkelanjutan

SDGs - 11 RADKSB - 4.1.1

Mengidentifikasi keberadaan Peraturan Daerah Kutai Timur tentang Penyelenggaraan Perkebunan Berkelanjutan

Baseline -

Th. 2026 Belum ada data

16.4 - Luas dan Jenis Penerima Manfaant yang terlibat dalam praktik produksi dan/atau mata pencaharian; implementasi praktik perbaikan pertanian dan kehutanan

SDGs - 11 LRF - 2.2.1.D

Jumlah petani dan anggota masyarakat yang dipetakan untuk terlibat dalam praktik produksi dan/atau mata pencaharian

Baseline -

Th. 2026 Belum ada data

Luasan (hektar) yang telah dikomitmenkan petani implementasi praktik pertanian untuk praktik- perbaikan dan kehutanan

Baseline -

Th. 2026 Belum ada data

2

17 - Proporsi Anggaran Kabupaten Dialokasikan untuk Keberlanjutan

SDGs 16

1 Sub Indikator

Sub Indikator

17.1 - Proporsi Anggaran Kabupaten Dialokasikan untuk Keberlanjutan

SDGs - 16 SJI - 14 RADKSB - 1.1.6

Menghitung persentase anggaran yang dialokasikan untuk fungsi lingkungan hidup terhadap total anggaran kabupaten yang tercantum dalam APBD setiap tahun

Baseline -

Th. 2026 Belum ada data

3

18 - Akses Informasi Publik

SDGs 16

2 Sub Indikator

Sub Indikator

18.1 - Keberadaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) baik untuk instansi tingkat kabupaten yang mengatur sektor

SDGs - 16 SJI - 15

Peraturan pemerintah daerah (Perda) atau Surat Keputusan Kepala Daerah (SK Bupati) yang menunjuk PPID di instansi yang bertugas mengatur sektor pertanian atau untuk seluruh pemerintah kabupaten

Baseline -

Th. 2026 Belum ada data

18.2 - Sistem pengelolaan data dan monitoring yang kredibel untuk mendukung Yurisdiksi Berkelanjutan Kutai Timur

SDGs - 16 RENBUN - 3 RADKSB - 5.3.1

Mengembangkan sistem terintegrasi satu data dan satu peta untuk pengukuran indikator yurisdikasi berkelanjutan Kutai Timur

Baseline -

Th. 2026 Belum ada data

4

19 - Mekanisme Pengaduan

SDGs 16

1 Sub Indikator

Sub Indikator

19.1 - Mekanisme Pengaduan

SDGs - 16 SJI - 16

Menilai pelaksanaan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR) oleh pemerintah tingkat kabupaten

Baseline -

Th. 2026 Belum ada data

5

20 - Pemanfaatan Lahan dan Perkebunan Berkelanjutan

SDGs 8

1 Sub Indikator

Sub Indikator

20.1 - Perkebunan Bersertifikat Berkelanjutan (ISPO, RSPO, RA, dll)

SDGs - 8 SJI - 17

Menghitung persentase (%) antara total luas perkebunan dan APL tersertifikasi (ISPO, RSPO, RA, dll) dibandingkan dengan total luas perkebunan dan APL di kabupaten

Baseline -

Th. 2026 Belum ada data

Menghitung Jumlah perusahaan yang disertifikasi ISPO, RSPO, RA, dll.

Baseline -

Th. 2026 Belum ada data

Menghitung Jumlah Pekebun Swadaya yang disertifikasi ISPO, RSPO, RA, dll.

Baseline -

Th. 2026 Belum ada data

Menghitung Jumlah dan jenis penerima manfaat yang meningkat mata pencahariannya. (pendapatan rumah tangga rata-rata)

Baseline -

Th. 2026 Belum ada data

6

21 - Partisipasi Multi Pemangku Kepentingan dalam Perencanaan Kabupaten

SDGs 16

1 Sub Indikator

Sub Indikator

21.1 - Partisipasi Multi Pemangku Kepentingan dalam Perencanaan Kabupaten

SDGs - 16 SJI - D

Mengidentifikasi keberadaan Prosedur Operasi Standar (SOP) untuk partisipasi masyarakat dalam perencanaan tata ruang dan rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan kabupate sebagai upaya mengurangi kemungkinan terjadinya tokenism dalam proses partisipasi publik.

Baseline -

Th. 2026 Belum ada data

7

22 - Kelembagaan Multipihak

SDGs 16

3 Sub Indikator

Sub Indikator

22.1 - Kelembagaan multipihak( Forum) untuk pembangunan berkelanjutan

SDGs - 16 SJI - D LRF - 3

Menilai keberadaan Kemitraan multi-pemangku kepentingan yang inklusif dikembangkan dalam inisiatif untuk memastikan realisasi dan keberlanjutan hasil

Baseline -

Th. 2026 Belum ada data

22.2 - Forum Komunikasi Perkebunan Berkelanjutan

SDGs - 16 RADKSB - 6.1.2 RSPO JA - SP.I

Terbitnya Surat Keputusan Bupati Kutai Timur tentang Forum Komunikasi Perkebunan Berkelanjutan

Baseline -

Th. 2026 Belum ada data

Tersedianya Rencana Keja FKPB

Baseline -

Th. 2026 Belum ada data

22.3 - Forum Kolaborasi pengelolaan KEE dan Kawasan Lindung

SDGs - 16 RADKSB - 16.1.3

Terbentuknya Forum Kolaborasi pengelolaan KEE dan Kawasan Lindung

Baseline -

Th. 2026 Belum ada data

8

23 - Pelaksanaan PUP (Penilaian Usaha Perkebunan)

SDGs 8

3 Sub Indikator

Sub Indikator

23.1 - Terbentuk Kelompok Kerja Kepatuhan Hukum lintas sektor di Kabupaten Kutai Timur

SDGs - 8 RADKSB - 8.1.1

Ditetapkannya Kelompok Kerja Kepatuhan Hukum lintas sektor di Kabupaten Kutai Timur

Baseline -

Th. 2026 Belum ada data

23.2 - Pelaksanaan PUP (Penilaian Usaha Perkebunan)

SDGs - 8 SJI - H RENBUN - 11 RADKSB - 31.3.1

Mengukur kualitas usaha perkebunan melalui Penilaian Usaha Perkebunan yaitu rasio jumlah perusahaan yang mendapatkan skor kelas I (Sangat Baik) dan II (baik) terhadap total perusahaan perkebunan di suatu kabupaten.

Baseline -

Th. 2026 Belum ada data

23.3 - Evaluasi dan pengawasan perizinan kelapa sawit

SDGs - 8 RADKSB - 24.2.1

Menghitung jumlah Izin Lokasi, IUP dan HGU Perkebunan Kelapa Sawit yang dievaluasi

Baseline -

Th. 2026 Belum ada data

Kelembagaan

Daftar Indikator 8 Indikator

16 - Perencanaan Penggunaan Lahan Berkelanjutan

SDGs 11

Sub Indikator

17 - Proporsi Anggaran Kabupaten Dialokasikan untuk Keberlanjutan

SDGs 16

Sub Indikator

18 - Akses Informasi Publik

SDGs 16

Sub Indikator

19 - Mekanisme Pengaduan

SDGs 16

Sub Indikator

20 - Pemanfaatan Lahan dan Perkebunan Berkelanjutan

SDGs 8

Sub Indikator

21 - Partisipasi Multi Pemangku Kepentingan dalam Perencanaan Kabupaten

SDGs 16

Sub Indikator

22 - Kelembagaan Multipihak

SDGs 16

Sub Indikator

23 - Pelaksanaan PUP (Penilaian Usaha Perkebunan)

SDGs 8

Sub Indikator

Menu Utama

Halaman Populer

Informasi