Kelembagaan
21.1 - Partisipasi Multi Pemangku Kepentingan dalam Perencanaan Kabupaten
Mengidentifikasi keberadaan Prosedur Operasi Standar (SOP) untuk partisipasi masyarakat dalam perencanaan tata ruang dan rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan kabupate sebagai upaya mengurangi kemungkinan terjadinya tokenism dalam proses partisipasi publik.
Diperbarui: 20 Nov 2025
Bappeda
Prioritas
Terkait dengan Kerangka Keberlanjutan (SF):
SDGs 16
SJI D
Data Indikator Sedang Disusun
Saat ini kami sedang dalam proses pengumpulan dan integrasi data dari berbagai sumber resmi untuk memastikan akurasi dan kelengkapan informasi.
Data statistik, dokumen rujukan, beserta visualisasi interaktif akan muncul secara bertahap dalam portal ini sebagai bentuk transparansi publik.